ALIANSI GERAKAN RAKYAT LAMPUNG ; PERINGATAN 100 HARI REZIM NEOLIB JOKOWI-JK

Bandar Lampung, 28 Januari 2015

Funky Rulita Sari

Suara Pelopor, Lampung-Aliansi Gerakan Rakyat Lampung yang merupakan gabungan dari SPRI(Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia), FSBKU (Federasi Serikat Buruh Karya Utama), KSN, dan LMND (Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi) melakukan aksi massa “Tagih Janji 100 Hari Kinerja Presiden Jokowi –JK”. Aksi massa diawali dengan longmarch dari pelataran hotel sheraton bandar lampung menuju titik aksi kantor pemerintahan provinsi lampung pada Rabu pagi (28/01/2015).

Aliansi Gerakan Rakyat Lampung menuntut dan menagih janji-janji yang diberikan Presiden ke-7 Indonesia dimasa kampanyenya. Dengan estimasi massa sekitar 40 orang yang terdiri dari para buruh, Ibu Rumah Tangga, dan Mahasiswa yang ada di bandar Lampung. Aksi massa diawali dngan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Korlap Reynaldo Sitanggang.

“Hari ini aliansi gerakan rakyat lampung kembali menuntut janji-janji presiden jokowi yang mengelu-elukan konsep Trisakti. Dimana dalam konsep tersebut Indonesia harus dapat berdiri di kaki sendiri (berdikari) secara Ekonomi, berdaulat secara Politik, dan berkepribadian secara Sosial dan Budaya. Namun sampai hari ini pemerintahan Jokowi-JK masih belum menerapkan konsep trisakti yang dikumandangkan saat kampanye.” Ungkap Korlap.

Aksi massa yang dipusatkan di kantor pemerintahan provinsi lampung, tepatnya di depan kantor gubernur lampung mengambil sikap dan sepakat bahwa pemerintahan Jokowi-JK telah gagal membawa perubahan yang dijanjikan. Ditandai dengan diperpanjangnya kontrak PT.Freeport di Jayapura untuk enam bualn ke depan. Ini berarti penjajahan yang penghisapan Sumber Daya Alam (SDA) di tanah air bukan dihentikan namun dilanjutkan. Inikah yang disebut perubahan menuju perekonomian yang lebih baik?

Perwakilan dari Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia menambahkan bahwa “Program-program unggulan pemerintah untuk rakyat, dalam hal ini BPJS Kesehatan di nilai tidak berjalan dengan baik. Pasalnya data yang digunakan sebagai acuan peserta BPJS adalah data dari peserta BLT pada pemerintahan SBY-Budiono lalu. Sehingga masyarakat yang belum terdata pada masa itu tidak berkesempatan untuk menjadi peserta BPJS yang selayaknya dimiliki oleh setiap rakyat Indonesia. Selain itu kegagalan pemerintahan Jokowi-JK telah ditandai sejak tiga puluh hari sejak dilantik 28 Oktober lalu dengan polemik naik turunnya harga BBM. Yang sebenarnya BBM tidak pernah turun. Imbuh Badri selaku ketua DPW SPRI.

Aliansi Gerakan Rakyat Lampung ini juga menuntut tentang pemberantasanrezim neolib yang masih bercokol di Indonesia. Dengan menasionalisasikan pertambangan yang dikuasai oleh pemodal asing, penghapusan sistem kerja outsourching dan pencabutan subsidi hak dasar rakyat. Naasionalisasi pertabangan tersebut akan menjadi salah satu faktor penutup defisit APBN. Dan menjadi sumber pendanaan pendidikan dan kesehatan tanpa syarat untuk seluruh rakyatindonesia.

”Dengan aksi ini kami mendesak pemprov   untuk mendata ulang masyarakat untuk mendapatkan BPJS yang merupakan program nasional pemerintah pusat. Kami juga telah membawa syarat kelengkapan berkan pendaftaran BPJS. Bahkan para Ibu rumah tangga sangat antusias dalam aksi hari ini,karena menurut mereka segala polemik yang terjadi saat ini berimbas pada keadaan pasar yang mempengaruhu harga sembako dan kebutuhan lainnya yang memberatkan para ibu untuk mengatur keuangan.”tegas Joko Purwanto selaku Ketua FSBKU Lampung.

Aksi massa dilanjutkan dengan audiensi dengan pemerintah provinsi lampung yang diwakili oleh Asisten II dan dari aliansi gerakan rakyat lampung masing-masing diwakili oleh Joko Purwanto (FSBKU-KSN), Aris Setiyanto JS (Ketua EW LMND Lampung), Kristina Tia Ayu (Ekom LMND UBL),dan Badri (DPW SPRI Lampung). Hasil dari audiensi tersebut “ Pemerintah  provinsi akan mendiskusikan pengajuan BPJS sesuai prosedur yang berlaku”.ungkap Joko yang mewakili peserta audiensi.

Aksi massa tagih janji 100 hari pemerintahan Jokowi-JK ditutup dengan kembali longmarch kembali ke titik kumpul di pelataran Hotel Sheraton. Massa aksi sepakat untuk kembali turun kejalan apabila tuntutan-tuntutan yang diajukana hari ini tidak juga di tindak dan direspon oleh pemerintah. “Kami akan kembali lagi kemari untuk mendapat kepastian atas tutntutan kami”tutur korlap mengakhiri aksi pada siang itu.